APAKAH PRABOWO ADALAH ANTITESA ATAU KEBERLANJUTAN JOKOWI?

 PENGANTAR

Tidak terasa Prabowo telah memegang tampuk kekuasaan di Republik Indonesia selama 60 hari ketika tulisan ini dibuat. Ini menjadi lebih dari setengah perjalanan seratus harinya sebagai presiden yang sering menjadi patokan jangka waktu untuk mendeteksi sejauh mana akselesari gagasan dan tindakan, apakah cukup bisa diandalkan ataukah tidak. 

Seperti dimaklumi kehadiran Prabowo sejak mulai Pilpres lalu merupakan keberlanjutan dari rezim Jokowi dalam pengertian bahwa Prabowo akan melanjutkan program-program besar dan ambisius Jokowi yang banyak terkait dengan keberpihakannya terhadap oligarki atau pemilik modal besar, termasuk prilaku politik yang cendrung jauh dari demokrasi dan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Ini bertentangan dengan jargon yang dikembangkan oleh calon pasangan AMIN, Anies-Muhaimin yang cendrung lebih memihak ke masyarakat sipil, kaum marjinal, dan demokratisasi. Sehingga banyak ahli berpandangan bahwa konsep AMIN merupakan antitesa terhadap gaya kepemimpinan serta orientasi politik ekonomi Jokowi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Prabowo merupakan keberlanjutan ataukah antitesis dari Jokowi?

MEMBACA KECENDRUNGAN PRABOWO?

Sejak Prabowo diangkat menjadi presiden RI ke 8, banyak pernyataan-pernyataan beliau yang menandakan bahwa arah politik beliau bukannya menuju ke arah keberlanjutan program-program pemerintahan terdahulu, tetapi keberlanjutan tongkat kepemimpinan saja. Artinya Prabowo hanya melanjutkan eksistensi pemerintahan bukan menjadi keberlajutan rezim terdahulu dengan program-program kapitalis oligarkinya. Pertama, Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa beliau akan menegakkan pemerintahan yang bersih dan menegakkan hukum termasuk untuk siapapun koruptornya, (mungkin) termasuk anggota kabinetnya. Hari ini ketika pidato di depan mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Universitas Al-Azhar, Presiden kembali menegaskan tentang pentingnya pemerintah bersih dan meminta agar para koruptor bertaubat dan mengembalikan harta hasil korupsinya ke negara. Statemen ini sangat berbeda dengan Jokowi yang tidak pernah menyatakan secara tegas tentang pemberantasan korupsi ini, bahkan cendrung yang dilakukan pelemahan terhadap institusi KPK dan menjadikannya ASN, dan tidak independen lagi terhadap pemerintah. Kinerja penegakan hukum dan korupsi di era Jokowi menjadi yang terjelek sejak era reformasi. Kedua, Prabowo juga menegaskan bahwa prioritas beliau mengentaskan kemiskinan dan membantu pihak-pihak yang tidak beruntung. Hal ini ditunjukkan dengan program yang menitikberatkan pada kualitas sumberdaya manusia melalui perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan dengan anggaran yang semakin tinggi. Program makan bergizi gratis dan janji untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan terutama di daerah-daerah tertinggal dan miskin. Ini bertentangan dengan pemihakan rezim Jokowi yang cendrung membantu pemilik modal atau oligarki, dengan argumen bahwa kalau ekonomi tumbuh, maka rakyat akan bisa diberdayakan. Tetapi kenyataannya, pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang melibatkan atau yang menguntungkan para oligarki cendrung memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat miskin di mana lokasi PSN itu dilaksanakan. Kasus PIK, Reklamasi Jakarta, dan PSN Rempang melahirkan luka bagi masyarakat miskin, yang digusur semena-mena dengan ganti rugi yang sangat tidak memadai. Belakangan kita dengar bahwa Presiden Prabowo akan mengevaluasi atau menghentikan proyek-proyek yang spektakuler dan menguras dana besar, apalagi kalau berdampak negatif bagi masyarakat lokal. Ketiga, Presiden menegaskan bahwa peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia menjadi target utama pemerintahannya. Pemerintah menegaskan bahwa perlu pendekatan model pembelajaran yang menitikberatkan pada STEM (Science (sains), Technology (teknologi), engineering (teknik), and Mathematics (matematika). Keempat kemampuan ini diyakini menjadi kekuatan dasar untuk mengembangkan ekonomi modern yang berbasis sains dan teknologi dan berpotensi menghasilkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif pada persaingan global yang semakin dinamis.

KELUAR DARI PERANGKAP JOKOWI?

Menyimak bahasan yang disampaikan di atas, terlihat bahwa sesungguhnya bahwa prioritas dan arah kebijakan politik Prabowo dan Jokowi sesungguhnya berbeda di mana Prabowo cendrung Pro Rakyat sementara Jokowi lebih Pro Pengusaha (Oligarki). Sesungguhnya inilah dua ideologi yang cendrung bersebrangan cara pandangnya dalam mengelola negara. Kalau di Amerika Serikat, Partai Republik yang sekarang dinakhodai oleh Donald Trump, sebagai Presiden Amerika Serikat merupakan Partai yang cendrung pro oligarki, seperti juga Partai Buruh di Australia. Sementara partai politik dengan ideologi yang cendrung pro rakyat dan keluarga adalah Partai Demokrat di Amerika Serikat dan Partai Liberal di Australia. Dua kubu yang berbeda posisi politik ini menjadi rival politik yang terus mewarnai perpolitikan negara, siapapun yang memerintah maka yang kubu satunya menjadi oposisi dan cendrung menawarkan program-program politik yang berbeda dengan kubu yang berkuasa dan politik menjadi dinamis dan menuju perbaikan terus menerus. Apakah politik Indonesia akan menuju kepada dua kubu politik seperti itu? kita akan masih menunggu, karena politik di Indonesia saat ini masih menitikberatkan pada kekuasaan ketimbang ideologi yang diperjuangkan.

Kembali kepada apakah Prabowo  merupakan keberlanjutan atau antitesa dari Jokowi, kita harus menunggu beberapa waktu lagi. Yang kita lihat saat-saat ini adalah bahwa "omon-omon" atau janji politik Prabowo terkesan berbeda atau antitesa dari Jokowi. Mungkin setelah 100 hari atau sampai satu tahun ke depan kita akan menemukan apakah sosok Prabowo memang berbeda atau tidak. Yang kita tahu saat ini Prabowo terkesan masih "tersandra" oleh Jokowi, dengan sinyal masih sering saling ketemu, atau orang-orangnya Prabowo masih berkomunikasi dengan Jokowi. Secara personal, tentang Prabowo punya "hutang" politik dengan Jokowi. Pertama, Jokowi lah yang mengajaknya masuk kabinet setelah kalah dengan Jokowi untuk keduakalinya pada tahun 2019. Hal ini paling tidak mulai memperbaiki citra Prabowo di kalangan elit dan rakyat, sebagai mantan Jendral "pecatan". Keberadaan Probowo sebagai Menteri Pertahanan yang dinilai banyak kalangan mempunyai kinerja yang bagus menaikkan posisi tawar Prabowo ke depan. Kedua, Jokowi memulihkan kredibilitas posisi militer Prabowo, dengan memberikannya pangkat Jendral (bintang empat) setelah sebelumnya diberhentikan dengan tidak hormat pada saat menjabat Letnan Jendral (bintang tiga). Ini tentu saja mengembalikan kebanggaan diri Prabowo, setelah dalam kesempatan lain beliau menginginkan itu ketika beliau menghadap presiden Gur Dus dann justru menyarankannya menjadi pengusaha walaupun itu disyukuri juga oleh Prabowo. Ketiga, Peran Jokowi terhadap pemenangan Prabowo dan mengalahkan AMIN dalam Pilpres 2024 sangat besar dengan menggunakan segala "cara", walaupan banyak yang mensinyalir bahwa upayanya itu adalah untuk menjadikan anaknya Gibran sebagai wakil presiden yang sebelum pencalonannya terkesan melanggar konstitusi dengan dugaan peran sang paman di MK. Ketiga faktor ini secara personal, Prabowo mungkin merasa "berhutang budi" terhadap Jokowi, sehingga masih setengah hati untuk melakukan gebrakan-gebrakan seperti yang diinginkannya karena akan banyak bersentuhan dengan prilaku rezim politik sebelumnya (Jokowi).

PENUTUP

Dari uraian bisa kita simpulkan sendiri apakah Prabowo merupakan anti tesa Jokowi atau sebaliknya. Anda bisa saja berpandangan lain dengan argumen-argumen anda sendiri. Kita berharap agar Prabowo kembali ke jati dirinya yang patriotik, bangsa dan negara adalah segalanya, yang santun dan tetap menghargai senior meskipun pernah mencelakannya, cinta rakyat miskin dan pro peradaban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Saya berkeyakinan bahwa Prabowo akan mengikuti kata hati dan ideologi politiknya sendiri sehingga segala tindakannya akan senantiasa mementingkan kepentingan rakyat bukan kepentingan perseorangan, keluarga, atau kelompok tertentu. Selamat bekerja Presiden Prabowo. Kami akan setia di belakang anda jika Presiden secara sungguh melaksanakan apa yang sudah dijanjikan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Ide Tambahan Masa Jabatan Presiden

Setelah wacana presiden tiga periode mereda, kini muncul ide yang lebih gila lagi yaitu perpanjang masa jabatan presiden tiga tahun lagi. Ide-ide seperti mengundang banyak tanya dari banyak kalangan, ada apa gerangan?

Ada yang berargumen karena krisis covid 19 membuat kesempatan untuk membangun tersita, sehingga program pembangunan belum optimal. Kalau diprediksi masih ada covid, sehingga bisa mengganggu pelaksanaan pemilu? 

Tentu alasan seperti ini terkesan mengada-ada. 

Dalam perjalanan pembangunan suatu bangsa selalu ada pasang surut, ada masalah dan hambatan sekaligus apa potensi dan peluang, ada kegagalan dan keberhasilan. Dinamika seperti akan selalu ada dalam proses membangun suatu bangsa dan negara oleh rezim manapun. Jadi mestinya tidak ada alasan yang lebih urgen untuk memperpanjang masa jabatan seorang presiden.

Setiap rezim sudah cukup diberi waktu dan oleh Undang- Undang sudah dibatasi hanya dua periode, dan itu waktu dan kesempatan yang cukup memadai untuk menunjukkan kemampuan dalam memimpin dan menghasilkan sesuatu untuk bangsa dan negara. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada putra putri bangsa terbaik lainnya untuk melanjutkan.

Orang-orang akan hadir dengan semangat dan gagasan untuk membangun yang lebih baik. Di banyak negara, ada rezim yang catatan pembangunannya  positif dan rating dukungsn rakyat masih cukup tinggi di akhir masa jabatannya tetapi toh harus merelakan digantikan orang lain Karena Undang-undang mengharuskannya berakhir, apalagi kalau rekor pemerintahannya jelek.

Sebaiknya kita akhiri polemik masa jabatan ini kita beralih kepada mencari calon pemimpin baru yang mampu membawa Indonesia lebih baik ke depan. Kita berkeyakinan bahwa akan ada putra-putri terbaik bangsa yang bisa mensejahterakan negeri ini.

President Threshold (PT) Nol Persen

Dalam beberapa waktu terakhir ini kita disajikan berita tentang syarat untuk menjadi calon presiden yang dikenal president threshold (PT). Saat ini Undang Undang mensyaratkan PT 20 persen, yang sebenarnya maksimal bisa mencalonkan Lima pasang calon presiden dan wakil presiden. Masalahnya adalah partai-partai yang berada di Senayan seringkali berkoalisi (ada yang mengkaitkan dengan oligarki) sehingga bisa jadi menutup peluang bagi calon yang potensial untuk dapat tiket untuk bisa bertarung dalam pemilihan presiden.

Karena kekhawatiran munculnya hal seperti itu maka banyak kalangan sipil menghendaki agar syarat PT itu ditiadakan, alias PT nol persen. Sehingga siapapun yang siap dan mampu bertarung dalam Pilpres bisa ikut berlaga.

Tentu saja ide ini banyak memperoleh resistensi terutama dari partai politik karena mereka akan kehilangan bargaining power dengan para calon, khususnya dalam konteks " dagang sapi". Mereka menganggap bahwa jerih payah mereka memperoleh dukungan tidak dihargai.

Alasan lain mereka adalah akan ada terlalu banyak calon yang akan ikut kontestasi, sehingga menyulitkan proses administrasi kepemiluan.

Memang kedua pandangan itu punya justifikasi masing-masing dan itu sah-sah saja.

Namun, kalau dengan berlakunya PT tersebut bisa menghambat munculnya calon-calon yang berkualitas, maka pilihan PT nol persen menjadi nol persen menjadi pilihan yang terbaik. Toh legitimasi yang sesungguhnya bukan pada PT itu tetapi suara pilihan rakyat nantinya yang dipastiksn akan memperoleh 50 persen plus 1. Ketika presiden dan wakil presiden terpilih, partai politik pasti juga akan melakukan manuver untuk memperoleh kue kekuasaan. Rezim baru juga akan memastikan agar dukungan parlemen yang mayoritas agar implementasi program-program berjalan dengan lancar. Wallahu'alam bissawab...