IJASAH PALSU DAN ASLI TAPI PALSU ???

Perbandingan dan Konversi antar Test Bahasa Inggris yang tersedia saat ini

Saat ini banyak tersedia test bahasa Inggris yang diakui secara internasional yang dapat digunakan untuk masuk dalam universitas atau pendidikan lain di luar negeri sebagai referensi kemungkinan keterterimaan kita dalam institusi luar negeri yang mensyaratkannya. Berikut ini konversi atau perbandingan skor model test bahasa inggris dengan berbagai platform: TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL CBT, TOEFIL IBT, dan IELTS.

TOEIC	TOEFL ITP	TOEFL CBT	TOEFL IBT	IELTS
0 – 250	0 – 310	0 – 30	0 – 8	0 – 1.0
	310 – 343	33 – 60	9 – 18	1.0 – 1.5
255 – 400	347 – 393	63 – 90	19 – 29	2.0 – 2.5
	397 – 433	93 – 120	30 – 40	3.0 – 3.5
405 – 600	437 – 473	123 – 150	41 – 52	4.0
	477 – 510	153 – 180	53 – 64	4.5 – 5.0
605 – 780	513 – 547	183 – 210	65 – 78	5.5 – 6.0
	550 – 587	213 – 240	79 – 95	6.5 – 7.0
785 – 990	590 – 677	243 – 300	96 – 120	7.5 – 9.0
Top Skor	Top Skor	Top Skor	Top Skor	Top Skor
990	677	300	120	9.0

Benarkah PT Nol persen Untuk Capres dan Cawapres baik untuk Demokrasi Indonesia???

 Pendahuluan

Saya sudah memposting sebelum nya yaitu pada tanggal 15 Januari 2022 tentang pentingnya PT 0 persen ini sebagai pilihan terbaik untuk pengembangan demokrasi di Indonesia. Melalui proses yang sangat panjang sampai sekitar 36 gugatan akhirnya mahkamah konstitusi (MK) mencabut kebijakan ambang batas 20 % pencalonan presiden menjadi 0 persen seperti yang dibacakan oleh Ketua MK dua hari yang lalu yaitu  Kamis, 2 Januari 2025.  Ini tentu menjadi angin segar bagi demokrasi di Indonesia yang selama ini dikadalin oleh partai politik besar dan penguasa. Kenapa PT 0 persen ini menjadi terbaik? Berikut ulasan saya.

Dominasi Partai Politik dan Penguasa Hilang

Sebenarnya PT 20 persen itu secara matematis  memungkuinkan untuk menghasilkan 5 calon Presiden atau kepala daerah, tetapi apa yang terjadi? Dengan PT 20 persen itu, partai politik dan penguasa bisa mengatur  koalisi sehingga tidak mungkin ada calon lain, dengan  memborong suara lebih dari 80 persen, sehingga bisa melawan kotak kosong saja, dan ini terjadi di banyak daerah. Contoh yang yang paling anyar adalah tentang nasib pencalonan Anies di Jakarta yang sengaja dijegal, dengan memborong hampir seluruh partai (partai parlemen dan non parlemen; lebih dari 80 persen) sehingga tidak ada calon lain yang bisa maju selain calon independen dengan syarat yang lebih ringan, meskipun akhirnya MK mengabulkan bahwa partai yang memperoleh suara mirip dengan persyaratan calon independen diperbolehkan sehingga PDIP bisa mengusung calon sendiri dan bisa menang dan seperti terjadi juga di banyak daerah lain. Tentu saja praktek politik jahat seperti itu tidak bisa terjadi ketika PT nol persen.

Kriminalisasi Politik terhadap Potensial Calon Penantang Rezim bisa dihindari

Membaca praktek pencalonan presiden 2024 yang lalu ketika Anies RB dicalonkan oleh 3 Partai Politik: Nasdem, PKB dan PKS. baik Anies dan Partai pengusung nya mendapat tekanan politik yang luar biasa dari penguasa sehingga harus menghadapi banyak masalah dalam proses pencalonan dan pilpresnya sendiri. Mulai dari kriminalisasi Anies dengan kasus mulai dari proses dan pelaksanaan Formula E di Jakarta yang sempat diributkan di Lembaga peradilan, yang akhirnya disinyalir oleh Hasto (sekjen PDIP) ada campur tangan penguasa (Jokowi) pada saat itu. Fenomena semacam ini bisa dihindari dengan kebijakan PT nol persen ini.

Ketakutan akan banyak calon Presiden tidak beralasan

Kenapa hal ini tidak perlu dipermasalahkan karena kenyataannya dengan PT 20 persen yang memungkinkan akan ada 5 calon potensial tidak pernah terjadi, sehingga kebijakan PT 0 persen tidak serta merta juga akan melahirkan banyak calon, sehingga argumen akan banyak calon presiden tidak beralasan. Kenapa? karena untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden itu tidak mudah dan banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Mereka harus memiliki popularitas yang dan logistik yang memadai dan punya potensi untuk menang, sehingga calon yang rasional tidak akan pernah menghamburkan sumberdaya yang besar kalau tidak ada potensi untuk menang.

Partai Politik yang Mencalonkan Presiden sangat bisa diterima

Saat ini untuk membentuk partai politik bukanlah hal yang mudah, karena syaratnya sangat ketat dan membutuhkan struktur organisasi dan keanggotaan yang tidak sedikit. Harus ada kepengurusan diseluruh propinsi dan sebagaian besar di kabupaten/kota, kecamatan, serta desa/kelurahan. Sehingga infrastruktur partai politik yang dapat mengikuti pemilu sudah sangat memadai, dan hampir sama dengan partai politik yang sudah eksis. Argumen yang paling kuat tentu saja bahwa toh, partai politik itu hanya diberikan hak untuk mencalonkan Presiden dan wakil Presiden dan tidak menentukan dan memastikan hasil, dan toh yang memilih akhirnya juga rakyat, Calon yang didukung oleh partai politik yang masif pun seperti yang terjadi di Jakarta kalah telak juga, karena supremasi demokrasi itu ada di tangan rakyat.

Penutup

PT nol persen meskipun meskipun kontroversial toh lebih banyak manfaat ketimbang modaratnya paling tidak dengan tiga argumen di atas. Mereka yang masih mempermasalahkan PT nol persen adalah adalah mereka yang senang dengan status quo yang menguntungkan mereka selama ini, yaitu mereka korup dan haus kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Kita harus sambut baik PT nol persen ini, dan juga senantiasa menghimbau kepada pemerintah untuk tidak lagi suka mengkriminalkan lawan politik, karena bisa saja partai politik dengan PT nol bisa mencalonkan seseorang jadi presiden dan wapres, tetapi calon dikriminalisasi secara hukum atau cara-cara lain yang tidak beradab. Kita harus mengawal proses politik dan hukum di nagara agar mengikuti alur dan jalur yang benar. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan bagi rakyat yang berakal sehat dan cerdas untuk kemajuan dan kebaikan bangsa dan negara Republik Indonesia.

APAKAH PRABOWO ADALAH ANTITESA ATAU KEBERLANJUTAN JOKOWI?

 PENGANTAR

Tidak terasa Prabowo telah memegang tampuk kekuasaan di Republik Indonesia selama 60 hari ketika tulisan ini dibuat. Ini menjadi lebih dari setengah perjalanan seratus harinya sebagai presiden yang sering menjadi patokan jangka waktu untuk mendeteksi sejauh mana akselesari gagasan dan tindakan, apakah cukup bisa diandalkan ataukah tidak. 

Seperti dimaklumi kehadiran Prabowo sejak mulai Pilpres lalu merupakan keberlanjutan dari rezim Jokowi dalam pengertian bahwa Prabowo akan melanjutkan program-program besar dan ambisius Jokowi yang banyak terkait dengan keberpihakannya terhadap oligarki atau pemilik modal besar, termasuk prilaku politik yang cendrung jauh dari demokrasi dan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Ini bertentangan dengan jargon yang dikembangkan oleh calon pasangan AMIN, Anies-Muhaimin yang cendrung lebih memihak ke masyarakat sipil, kaum marjinal, dan demokratisasi. Sehingga banyak ahli berpandangan bahwa konsep AMIN merupakan antitesa terhadap gaya kepemimpinan serta orientasi politik ekonomi Jokowi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Prabowo merupakan keberlanjutan ataukah antitesis dari Jokowi?

MEMBACA KECENDRUNGAN PRABOWO?

Sejak Prabowo diangkat menjadi presiden RI ke 8, banyak pernyataan-pernyataan beliau yang menandakan bahwa arah politik beliau bukannya menuju ke arah keberlanjutan program-program pemerintahan terdahulu, tetapi keberlanjutan tongkat kepemimpinan saja. Artinya Prabowo hanya melanjutkan eksistensi pemerintahan bukan menjadi keberlajutan rezim terdahulu dengan program-program kapitalis oligarkinya. Pertama, Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa beliau akan menegakkan pemerintahan yang bersih dan menegakkan hukum termasuk untuk siapapun koruptornya, (mungkin) termasuk anggota kabinetnya. Hari ini ketika pidato di depan mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Universitas Al-Azhar, Presiden kembali menegaskan tentang pentingnya pemerintah bersih dan meminta agar para koruptor bertaubat dan mengembalikan harta hasil korupsinya ke negara. Statemen ini sangat berbeda dengan Jokowi yang tidak pernah menyatakan secara tegas tentang pemberantasan korupsi ini, bahkan cendrung yang dilakukan pelemahan terhadap institusi KPK dan menjadikannya ASN, dan tidak independen lagi terhadap pemerintah. Kinerja penegakan hukum dan korupsi di era Jokowi menjadi yang terjelek sejak era reformasi. Kedua, Prabowo juga menegaskan bahwa prioritas beliau mengentaskan kemiskinan dan membantu pihak-pihak yang tidak beruntung. Hal ini ditunjukkan dengan program yang menitikberatkan pada kualitas sumberdaya manusia melalui perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan dengan anggaran yang semakin tinggi. Program makan bergizi gratis dan janji untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan terutama di daerah-daerah tertinggal dan miskin. Ini bertentangan dengan pemihakan rezim Jokowi yang cendrung membantu pemilik modal atau oligarki, dengan argumen bahwa kalau ekonomi tumbuh, maka rakyat akan bisa diberdayakan. Tetapi kenyataannya, pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang melibatkan atau yang menguntungkan para oligarki cendrung memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat miskin di mana lokasi PSN itu dilaksanakan. Kasus PIK, Reklamasi Jakarta, dan PSN Rempang melahirkan luka bagi masyarakat miskin, yang digusur semena-mena dengan ganti rugi yang sangat tidak memadai. Belakangan kita dengar bahwa Presiden Prabowo akan mengevaluasi atau menghentikan proyek-proyek yang spektakuler dan menguras dana besar, apalagi kalau berdampak negatif bagi masyarakat lokal. Ketiga, Presiden menegaskan bahwa peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia menjadi target utama pemerintahannya. Pemerintah menegaskan bahwa perlu pendekatan model pembelajaran yang menitikberatkan pada STEM (Science (sains), Technology (teknologi), engineering (teknik), and Mathematics (matematika). Keempat kemampuan ini diyakini menjadi kekuatan dasar untuk mengembangkan ekonomi modern yang berbasis sains dan teknologi dan berpotensi menghasilkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif pada persaingan global yang semakin dinamis.

KELUAR DARI PERANGKAP JOKOWI?

Menyimak bahasan yang disampaikan di atas, terlihat bahwa sesungguhnya bahwa prioritas dan arah kebijakan politik Prabowo dan Jokowi sesungguhnya berbeda di mana Prabowo cendrung Pro Rakyat sementara Jokowi lebih Pro Pengusaha (Oligarki). Sesungguhnya inilah dua ideologi yang cendrung bersebrangan cara pandangnya dalam mengelola negara. Kalau di Amerika Serikat, Partai Republik yang sekarang dinakhodai oleh Donald Trump, sebagai Presiden Amerika Serikat merupakan Partai yang cendrung pro oligarki, seperti juga Partai Buruh di Australia. Sementara partai politik dengan ideologi yang cendrung pro rakyat dan keluarga adalah Partai Demokrat di Amerika Serikat dan Partai Liberal di Australia. Dua kubu yang berbeda posisi politik ini menjadi rival politik yang terus mewarnai perpolitikan negara, siapapun yang memerintah maka yang kubu satunya menjadi oposisi dan cendrung menawarkan program-program politik yang berbeda dengan kubu yang berkuasa dan politik menjadi dinamis dan menuju perbaikan terus menerus. Apakah politik Indonesia akan menuju kepada dua kubu politik seperti itu? kita akan masih menunggu, karena politik di Indonesia saat ini masih menitikberatkan pada kekuasaan ketimbang ideologi yang diperjuangkan.

Kembali kepada apakah Prabowo  merupakan keberlanjutan atau antitesa dari Jokowi, kita harus menunggu beberapa waktu lagi. Yang kita lihat saat-saat ini adalah bahwa "omon-omon" atau janji politik Prabowo terkesan berbeda atau antitesa dari Jokowi. Mungkin setelah 100 hari atau sampai satu tahun ke depan kita akan menemukan apakah sosok Prabowo memang berbeda atau tidak. Yang kita tahu saat ini Prabowo terkesan masih "tersandra" oleh Jokowi, dengan sinyal masih sering saling ketemu, atau orang-orangnya Prabowo masih berkomunikasi dengan Jokowi. Secara personal, tentang Prabowo punya "hutang" politik dengan Jokowi. Pertama, Jokowi lah yang mengajaknya masuk kabinet setelah kalah dengan Jokowi untuk keduakalinya pada tahun 2019. Hal ini paling tidak mulai memperbaiki citra Prabowo di kalangan elit dan rakyat, sebagai mantan Jendral "pecatan". Keberadaan Probowo sebagai Menteri Pertahanan yang dinilai banyak kalangan mempunyai kinerja yang bagus menaikkan posisi tawar Prabowo ke depan. Kedua, Jokowi memulihkan kredibilitas posisi militer Prabowo, dengan memberikannya pangkat Jendral (bintang empat) setelah sebelumnya diberhentikan dengan tidak hormat pada saat menjabat Letnan Jendral (bintang tiga). Ini tentu saja mengembalikan kebanggaan diri Prabowo, setelah dalam kesempatan lain beliau menginginkan itu ketika beliau menghadap presiden Gur Dus dann justru menyarankannya menjadi pengusaha walaupun itu disyukuri juga oleh Prabowo. Ketiga, Peran Jokowi terhadap pemenangan Prabowo dan mengalahkan AMIN dalam Pilpres 2024 sangat besar dengan menggunakan segala "cara", walaupan banyak yang mensinyalir bahwa upayanya itu adalah untuk menjadikan anaknya Gibran sebagai wakil presiden yang sebelum pencalonannya terkesan melanggar konstitusi dengan dugaan peran sang paman di MK. Ketiga faktor ini secara personal, Prabowo mungkin merasa "berhutang budi" terhadap Jokowi, sehingga masih setengah hati untuk melakukan gebrakan-gebrakan seperti yang diinginkannya karena akan banyak bersentuhan dengan prilaku rezim politik sebelumnya (Jokowi).

PENUTUP

Dari uraian bisa kita simpulkan sendiri apakah Prabowo merupakan anti tesa Jokowi atau sebaliknya. Anda bisa saja berpandangan lain dengan argumen-argumen anda sendiri. Kita berharap agar Prabowo kembali ke jati dirinya yang patriotik, bangsa dan negara adalah segalanya, yang santun dan tetap menghargai senior meskipun pernah mencelakannya, cinta rakyat miskin dan pro peradaban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Saya berkeyakinan bahwa Prabowo akan mengikuti kata hati dan ideologi politiknya sendiri sehingga segala tindakannya akan senantiasa mementingkan kepentingan rakyat bukan kepentingan perseorangan, keluarga, atau kelompok tertentu. Selamat bekerja Presiden Prabowo. Kami akan setia di belakang anda jika Presiden secara sungguh melaksanakan apa yang sudah dijanjikan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

HILIRISASI PRODUK: Apa dan Bagaimana?

Pengantar

Dalam satu dekade terakhir, istilah hilirasi produk semakin mengumandang seiring dengan semangat bersama untuk memajukan ekonomi bangsa. Jargon hilirisasi ini menjadi isu utama dalam pemerintahan Jokowi yang sepertinya ingin dilanjutkan dan ditingkatkan pada era Prabowo saat ini. Istilah hilirisasi ini bukanlah sesuatu yang baru, yang selama ini lebih kita populerkan dengan istilah industrialisasi. Jadi hilirisasi tidak lain adalah aktivitas nilai tambah dari suatu produk tertentu, tepatnya merupakan proses pengolahan lebih lanjut dari produk primer/bahan mentah menjadi barang setengah jadi (intermediate products) atau barang jadi (final products). Tulisan ini akan coba membahas tentang bagaimana potensi dampak hilirisasi terhadap kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan faktor-faktor apa yang harus diperhatikan agar bisa melakukan akselerasi atau percepatan.

Hilirisasi dan Perekonomian Nasional

Seperti dimaklumi, suatu perekonomian dibagi dalam tiga sektor utama yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer mengacu pada sektor menghasilkan produk primer atau bahan mentah (yaitu sektor pertanian secara umum, serta pertambangan) yang menjadi bahan baku untuk sektor industri (sekunder) maupun sektor tersier (jasa). Sektor sekunder atau industri adalah yang melakukan proses nilai tambah (value-added) dari barang-barang primer itu atau melakukan hilirisasi produk atau industrialisasi tadi, yang juga sekarang ini populer dengan istilah ekonomi kreatif. Selanjutnya, sektor tersier adalah sektor jasa yang melayani kepentingan untuk pengembangan sektor primer dan sekunder. Sektor jasa ini sangat penting yang terkait dengan pelayanan yang sifatnya kualitatif yang menyangkut banyak hal terutama jasa riset pengembangan, aktivitas-aktivitas peningkatan kualitas sumberdaya manusia, inovasi dan teknologi baik pada proses produksi pertanian maupun pada aktivitas-aktivitas nilai tambah, pemasaran termasuk jasa digital, distribuasi dan transportasi, keuangan dan penyediaan modal yang mudah dan murah, merupakan sektor yang akhirnya paling menentukan keberhasilan sektor primer dan sektot sekunder.

Negara-negara yang sedang berkembang atau lebih spesifik negara-negara miskin dan/atau negara pada awal perkembangannya lebih fokus pada sektor primer, dan belum banyak berkembang sektor industri dan sektor jasa, negara-negara yang sedang berkembang tersebut umumnya lebih besar tergantung pada sektor primer, yang dicirikan oleh kontribusi pertanian terbesar dalam perekonomian. Istilah negara agraris, bukanlah istilah yang patut dibanggakan karena itu menunjukkan ketergantungan yang besar pada sektor primer (pertanian), sementara sektor industri dan jasa belum berkembang dengan baik. Hal ini berbeda dengan istilah negara industri, yaitu negara yang memiliki kontribusi industri terbesar dalam komposisi perekonomiannya, yaitu negara-negara yang berhasil dalam proses hilirisasi produk atau industrialisasi. Negara-negara yang masuk kategori ini merupakan negara yang lebih makmur dan umumnya memiliki pendapatan per kapita lebih baik dari yang kelompok pertama. Seiring dengan perkembangan sektor industri tentu harus diikuti dengan perkembangan sektor tersier (jasa) yang tinggi pula. Kemampuan suatu negara mengembangkan sektor jasa ini bisa menjadikan suatu negara menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera.

Kategorisasi negara berkembang dan maju sering dikaitkan dengan pendapatan (GDP- Gross Domestic Product) per kapita. Para ekonom berbeda pendapat tentang berapa besar pendapatan per kapita yang dikagorikan sebagai negara berkembang dan negara maju. Beberapa ekonom memandang bahwa dikatakan negara maju jika memiliki pendapatan per kapita $12.000 to $15.000 dan beberapa ahli lain menyebut negara yang memiliki pendapatan per kapita sebesar $25.000 or $30.000. Untuk diketahui, pendapatan per kapita Amerika Serikat pada tahun 2019 mencapai $65.111.Berdasarkan data Bank Dunia, produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia senilai US$ 3.869,59 per kapita setara Rp 54,58 juta per kapita (kurs Rp 14.105,1 per US$) pada 2020. Dengan nilai tersebut, PDB per kapita Indonesia berada di urutan kelima dari 10 negara anggota negara-negara Kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Pendapatan per kapita Indonesia tersebut mengalami penurunan dari 4.050 dolar AS pada 2019. Penurunan tersebut menyebabkan kelas perekonomian Indonesia di tingkat dunia anjlok dari upper middle income country atau negara berpendapatan menengah atas jadi lower middle income country atau negara berpendapatan menengah bawah.

PDB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur rata-rata pendapatan per penduduk. Dengan data tersebut di atas maka rata-rata pendapatan penduduk Indonesia masih jauh tertinggal dengan Singapura. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 270 juta jiwa, PDB per kapita Indonesia masih termasuk rendah. dari kondisi perekonomian, Indonesia saat ini berada di urutan ke 16 dari 20 negara anggota G20. Ekonomi Indonesia menurut besaran PDB mencapai US$ 1,06 triliun pada 2020. Posisi Indonesia di bawah Meksiko yang berada di urutan ke-15 dan di atas Turki yang berada di posisi ke-17. Dalam konteks ini, maka Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata oleh negara lain karena posisi kekuatan ekonominya semakin menguat dari waktu ke waktu.

Faktor-faktor Akselerasi Hilirisasi

Hilirisasi merupakan suatu keharusan bagi Indonesia jika ingin memajukan perekonomiannya. Banyak hal yang harus dilakukan agar program hilirisasi ini bisa berjalan secara efektif dan berhasil. Berikut ini adalah beberapa faktor kunci yang harus mendapatkan perhatian yang serius. Fakfor pertama adalah adanya dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah yang kondusif. Regulasi itu misalnya adalnya insentif yang memadai untuk pengembangan industri serta pembangunan infrastruktur yang mendukung akselerasi hilirisasi tersebut. Faktor kedua adalah terkait dengan adanya investasi yang memadai termasuk dalam inovasi dan teknologi.. Investasi ini harus dapat memaastikan mbahwa produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah yang kompetitif di pasar dibandingkan dengan barang-barang impor dan pasar internasional. Inverstasi harus melandaskan pada sumberdaya yang memiliki keunggulan komparatif sehingga produk yang dihasilkan dapat dihasilkan dengan biaya yang efisien sehingga dengan sendirinya akan memiliki keunggulan kompetitif dan mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Selain itu perlu juga didorong berkembangnya inovasi dan teknologi yang memadai untuk mendukung investasi tersebut, sehingga ekonomi kreatif yang efisien dan memiliki daya saing internasional bisa tercapai. Penggunaan teknologi modern dalam proses produksi dapat meningkatkan kualitas produk sekaligus efisiensi dari kegiatan hilirisasi yang dihasilkan. Kerja sama dengan mitra teknologi juga dapat membantu perusahaan mengadopsi inovasi terbaru. Faktor ketiga adalah adanya Rantai Pasok yang Kuat, yang menghubungkan antara produk hulu, tengah, dan hilir atau dengan kata lain adanya distribusi dari bahan baku, proses produksi, proses nilai tambah dan produk akhir yang dihasilkan melalui penguatan infrastruktur terkait. Faktor keempat adalah pengembangan sumber daya manusia. Tiga kompetensi utama yang mestinya dimiliki oleh pelaku hilirisasi adalah menyangkut kemampuan teknis, kemampuan manajerial, dan kemampuan komunikasi dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang sangat dinamis. Literasi digital menjadi sangat penting untuk saat ini, karena ekonomi digital telah berkembang sangat pesat dalam perekonomian suatu negara. Faktor kelima adalah program hilirisasi harus mampu menghasilkan produk yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan bahkan standar internasional, terutama terkait dengan regulasi keamanan dan lingkungan yang berlaku global sehingga bisa merebut pasar internasional yang semakin terbuka. ndar Kualitas. Faktor terakhir adalah perlu adanya analisis pasar yang cermat dalam kaitannya dengan pengembangan produk hilirisasi. Dengan persaingan produk yang semakin tinggi serta pasar global yang terbuka menuntut kita untuk menghasilkan produk yang memiliki prospek dan pangsa pasar yang memadai. Pengembangan market-oriented products menjadi suatu keharusan dalam pengembangan produk hilirisasi. Analsis pasar memungkinkan pengusaha untuk untuk memahami lebih jauh tentang kebutuhan konsumen dan juga mendeteksi pesaing-pesaing yang ada konteks pengembangan produk-produk dimaksud.

Penutup

Tidak dapat dibantah bahwa program hilirisasi adalah suatu terobosan yang harus dikembangkan kalau sungguh-sungguh ingin mewujudkan kekuatan ekonomi yang besar serta mensejahterakan rakyat. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi akselerasi hilirasi di atas, program hilirisasi produk dapat berjalan lebih efektif serta mampu meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, serta bisa berdaya saing pada kancah internasional. Kalau hai ini bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka mimpi kita untuk memcapai Indonesia Emas menjadi sesuatu yang sangat realistis.

Ide Tambahan Masa Jabatan Presiden

Setelah wacana presiden tiga periode mereda, kini muncul ide yang lebih gila lagi yaitu perpanjang masa jabatan presiden tiga tahun lagi. Ide-ide seperti mengundang banyak tanya dari banyak kalangan, ada apa gerangan?

Ada yang berargumen karena krisis covid 19 membuat kesempatan untuk membangun tersita, sehingga program pembangunan belum optimal. Kalau diprediksi masih ada covid, sehingga bisa mengganggu pelaksanaan pemilu? 

Tentu alasan seperti ini terkesan mengada-ada. 

Dalam perjalanan pembangunan suatu bangsa selalu ada pasang surut, ada masalah dan hambatan sekaligus apa potensi dan peluang, ada kegagalan dan keberhasilan. Dinamika seperti akan selalu ada dalam proses membangun suatu bangsa dan negara oleh rezim manapun. Jadi mestinya tidak ada alasan yang lebih urgen untuk memperpanjang masa jabatan seorang presiden.

Setiap rezim sudah cukup diberi waktu dan oleh Undang- Undang sudah dibatasi hanya dua periode, dan itu waktu dan kesempatan yang cukup memadai untuk menunjukkan kemampuan dalam memimpin dan menghasilkan sesuatu untuk bangsa dan negara. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada putra putri bangsa terbaik lainnya untuk melanjutkan.

Orang-orang akan hadir dengan semangat dan gagasan untuk membangun yang lebih baik. Di banyak negara, ada rezim yang catatan pembangunannya  positif dan rating dukungsn rakyat masih cukup tinggi di akhir masa jabatannya tetapi toh harus merelakan digantikan orang lain Karena Undang-undang mengharuskannya berakhir, apalagi kalau rekor pemerintahannya jelek.

Sebaiknya kita akhiri polemik masa jabatan ini kita beralih kepada mencari calon pemimpin baru yang mampu membawa Indonesia lebih baik ke depan. Kita berkeyakinan bahwa akan ada putra-putri terbaik bangsa yang bisa mensejahterakan negeri ini.

President Threshold (PT) Nol Persen

Dalam beberapa waktu terakhir ini kita disajikan berita tentang syarat untuk menjadi calon presiden yang dikenal president threshold (PT). Saat ini Undang Undang mensyaratkan PT 20 persen, yang sebenarnya maksimal bisa mencalonkan Lima pasang calon presiden dan wakil presiden. Masalahnya adalah partai-partai yang berada di Senayan seringkali berkoalisi (ada yang mengkaitkan dengan oligarki) sehingga bisa jadi menutup peluang bagi calon yang potensial untuk dapat tiket untuk bisa bertarung dalam pemilihan presiden.

Karena kekhawatiran munculnya hal seperti itu maka banyak kalangan sipil menghendaki agar syarat PT itu ditiadakan, alias PT nol persen. Sehingga siapapun yang siap dan mampu bertarung dalam Pilpres bisa ikut berlaga.

Tentu saja ide ini banyak memperoleh resistensi terutama dari partai politik karena mereka akan kehilangan bargaining power dengan para calon, khususnya dalam konteks " dagang sapi". Mereka menganggap bahwa jerih payah mereka memperoleh dukungan tidak dihargai.

Alasan lain mereka adalah akan ada terlalu banyak calon yang akan ikut kontestasi, sehingga menyulitkan proses administrasi kepemiluan.

Memang kedua pandangan itu punya justifikasi masing-masing dan itu sah-sah saja.

Namun, kalau dengan berlakunya PT tersebut bisa menghambat munculnya calon-calon yang berkualitas, maka pilihan PT nol persen menjadi nol persen menjadi pilihan yang terbaik. Toh legitimasi yang sesungguhnya bukan pada PT itu tetapi suara pilihan rakyat nantinya yang dipastiksn akan memperoleh 50 persen plus 1. Ketika presiden dan wakil presiden terpilih, partai politik pasti juga akan melakukan manuver untuk memperoleh kue kekuasaan. Rezim baru juga akan memastikan agar dukungan parlemen yang mayoritas agar implementasi program-program berjalan dengan lancar. Wallahu'alam bissawab...