Model Kelembagaan dan Intervensi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang Berkelanjutan: Studi Kasus pada Taman Wisata Alam Laut Gili Matra, Kabupaten Lombok Barat (Institutional Model and Policy Intervention of Sustainable Coralreef Resource Management: A Case Study on Marine Tourism Park of Gili Matra, West Lombok, West Nusa Tenggara Province, Indonesia)

Addinul Yakin[1]

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram

Jl. Majapahit 62, Mataram. E-mail:deo2yakin@yahoo.com

http://www.addinulyakin.blogspot.com; http://www.academia.edu/AddinulYakin

ABSTRAK

Kegagalan kelembagaan sering dianggap sebagai salah satu faktor penting terjadinya degradasi lingkungan yang berkepanjangan, sehingga sebelum persoalan kelembagaan ini ditangani dengan baik maka pengendalian degradasi lingkungan akan sulit terwujud. Kajian kelembagaan dan intervensi kebijakan dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gili Matra (TWALGM) telah dilakukan dengan  menggunakan metode deskriptif dengan teknik turvei terhadap 90 orang responden. Hasil kajian menunjukkan bahwa lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kawasan ini sangat beragam tetapi koordinasinya belum optimal. BKSDA dipandang sebagai pihak yang sangat strategis dalam mengambil peran dan tanggungjawab utama dalam pengelolaan kawasan TWALGM. Namun demikian, kelembagaan dan komunitas lokal selama ini telah mampu menekan aktivitas yang menyebabkan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan, sebagai suatu bentuk keberhasilan tatapamong lokal dalam pengelolaan sumberdaya dengan akses terbuka. Selain pendekatan hukum dan sosial kelembagaan yang sudah diterapkan selama ini, ke depan penerapan instrumen ekonomi melalui pemberlakukan biaya masuk (entry fee) ke kawasan merupakan pilihan strategis selain  perlunya  koordinasi dan pengaturan kelembagaan (institutional arrangements) yang efektif bagi pengelolaan kawasan berkelanjutan.

ABSTRACT

Instututional and policy failures are often blamed in creating lengthened environmental degradation, and if those problems were not resolved properly then environmental protection would not be well-established. Study on institutional and policy intervention in TWALGM management has been carried out by using descriptive method with survey technique. The results of study show that many forms of institutions involved in the management of the area with lack of coordination. However, Government through Agency for Natural Resource Conservation (BKSDA) of NTB province is considered as the strategic institution to take prominent role and responsibility in the TWALGM area. However, the existing local institutions and community have had prominent role in reducing degrading activities on coralreef ecosystem, as a successful story of local governance on open access resource rezime. Beside, command control and social approaches that already applied so far, introduction of economic instrument in a form of an environmental entry fee is a strategic option, and it is a need to develop better institutional coordination and arrangements in achieving sustainable management of TWALGM area.

Key words: Gili Matra Marine Park, institutional failures, institutional arrangement, environmental entry fee

---

[1] Lektor Kepala (Senior Lecturer)  dalam Ekonomi Sumber Daya Alam dan Kebijakan Lingkungan (Natural Resource Economics and Environmental Policy)

Full paper could be downloaded from: http://academia.edu/4006125/Institutional_Model_and_Policy_Intervention