Wednesday, August 12, 2015

Mencermati Reshuffle I Kabinet Kerja Jokowi-JK

Setelah mengalami gonjang ganjing perlunya reshuffle kabinet yang sudah cukup lama, akhirnya hari ini, Rabu 12 Agustus 2015 ini, Pemerintahan Jokowi JK melakukan reshuffle kabinet pertama setelah memerintah sekitar 10 bulan, justru pada saat  setelah desakan reshuffle sudah agak mereda. Tentu saja reshuffle ini mempunyai implikasi sosial ekonomi politik Indonesia ke depan, tetapi yang paling menentukan adalah bagaimana kabinet baru ini bisa mendorong membaiknya kondisi ekonomi makro
dan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Ada beberapa catatan penting menurut saya yang terkait dengan reshuffle kabinet ini. Secara umum apa yang dilakukan oleh kabinet kerja Jokowi JK cukup cerdas dan strategis. Pertama, reshuffle kabinet ini merupakan respon terhadap desakan yang telah terdengar selama ini sehingga dalam konteks politik massa. Kedua, portofolio kabinet yang diganti oleh Jokowi JK adalah tidak sepenuhnya sesuai dengan desakan publik selama ini, kecuali untuk kasus Menkopulhukam dan Sekretaris Kabinet.Tapi yang menarik adalah justru yang diganti adalah para menteri koordinator, dan hanya satu menteri teknis yang memimpin Departemen yang diganti, yaitu Menteri Perdagangan. 

Kalau dilihat dari profil Menteri khususnya para menteri koordinator yang diangkat, kalau dilihat dari rekam jejaknya mereka adalah cukup mumpuni dan sangat berpengalaman. Tentu ini pilihan yang cukup bagus, apalagi akan kesan bahwa kabinet yang sebelumnya tidak memperoleh respon yang positif oleh pasar. Meskipun para pengamat tahu bahwa pada semester pertama pemerintahan Jokowi JK berada pada kondisi perekonomian dunia yang kurang kondusif. Adalah sangat wajar jika menteri koordinator dipegang oleh mereka yang berpengalaman, tidak hanya agar memberikan semangat dan keyakinan bagi para kementeriaan dibawah kendalinya, tetapi yang lebih penting adalah kepercayaan dan keyakinan pasar dan pelaku ekonomi dunia.

Kehadiran pak Darmin Nasution menjadi menteri koordinator perekonomian tentu pilihan yang tepat, terutama sebagai mantan Gubernur BI, sehingga beliau tahu betul bagaimana agar kebijakan fiskal yang dikelola pemerintah dengan kebijakan moneter yang dikelola BI bisa berjalan sinkron dan saling memperkuat agar kondisi perekonomian menjadi lebih stabil dan kondusif. Selain itu, dengan dilantiknya Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman saya kira merupakan suatu kejutan, walaupun penempatannya ini tentu sudah sangat dipertimbangkan dengan matang.  Dengan pengalamannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, keberadaannya di menko tentu tidak menjadi masalah, karena persoalan kemaritiman tidak hanya menyangkut politik dan keamanan laut dan perbatasan tetapi juga sangat terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi juga yaitu ESDM, Perhubungan, dan Pariwisata, serta Perikanan. Keberadaan program Tol Laut serta pengelolaan perikanan laut serta bidang-bidang terlebih yang lebih professional menjadi sangat strategis untuk terus dikembangkan, dan ini sangat terkait dengan bidang perekonomian negara. Dengan demikian, kedua Menko ini bisa bersinergi lebih baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di darat, laut, dan udara. Saya melihat bahwa aspek koordinasi di bidang-bidang kementerian yang direshuffle tersebut  dinilai oleh Jokowi JK adalah lemah, dan terkesan tidak berjalan dengan baik.

Saya menilai bahwa pemerintahan Jokowi JK akhirnya memutuskan bahwa posisi-posisi strategis khususnya yang bertindak sebagai menteri koordinator termasuk Sekretaris Kabinet haruslah dipegang oleh mereka yang sudah berpengalaman dan teruji dan memiliki etos kerja yang baik. Dan ini ada pada mereka-mereka yang diangkat ini, dan diharapkan mereka bisa mengikuti irama kerja dari pemerintahan kerja Jokowi JK yang bergerak cepat dan berorientasi hasil (output oriented).

Yang menarik juga untuk disorot adalah dilengserkannya  Menteri Perdagangan sebagai satu-satunya menteri teknis yang diganti. Tentu ini sangat menarik karena beberapa hari terakhir kesan bahwa menteri ini akan diganti tidaklah menonjol, dan ketika menghadap presiden beberapa hari yang lalu, beliau mengatakan bahwa hanya melaporkan kegiatan kementeriannya, tetapi kita tahu hari ini beliau akhirnya diganti, dan bisa dipastikan bahwa kehadirannya menghadap presiden adalah juga terkait dengan reshuffle ini. Tetapi kalau mau jujur, kalau menengok ke belakang, kementerian perdagangan ini yang paling banyak disorot, terutama terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok, persoalan ekspor impor, termasuk kasus korupsi yang sedang diselidiki di kementeriaannya akhir-akhir ini. Namun demikian, kita percaya kepada Presiden bahwa pergantian ini semata-mata terkait dengan kinerjanya dalam menjabat 10 bulan terakhir ini, dan ini bisa dimaklumi.

Sebaik apapun keputusan yang sudah dibuat tentu tidak bisa memuaskan semua pihak, apalagi ada beberapa kementerian teknis yang disorot selama ini tidak terkena reshuffle kali ini. Hal ini bisa dimaklumi bahwa  kementerian teknis butuh waktu menyelesaikan program-programnya, apalagi APBN tahun pertama ini adalah masih transisi dari pemerintahan SBY sebelumnya, dan wajarnya dalah kementerian teknis ini harus menyusun sendiri APBN nya untuk tahun depan dan menyusun prioritas-prioritasnya dan bagaimana hasilnya, dan dari situ Presiden bisa memutuskan apakah kinerjanya bagus atau tidak, sehingga perlu diganti atau tidak.

Meskipun secara umum reshuffle ini adalah sesuatu yang positif dan bisa memberikan angin segar, tetapi yang menjadi  ujian terberat dan ini yang jauh lebih penting yaitu apakah reshuffle ini akan memberikan hasil dan dampak positif yang ditimbulkan dari adanya reshuffle ini. Dan ini tentu membutuhkan waktu untuk melihat itu, dan kita sangat berharap bahwa presiden tidak salah pilih untuk saat ini, karena kalau tidak efektif tentu reshuffle bukanlah pilihan yang tepat, yang terpenting adalah bagaimana para pembantunya bisa bekerja secara efektif dan produktif bagi perbaikan ekonomi nasional.



No comments:

Ide Tambahan Masa Jabatan Presiden

Setelah wacana presiden tiga periode mereda, kini muncul ide yang lebih gila lagi yaitu perpanjang masa jabatan presiden tiga tahun lagi. Id...